Wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi untuk menetapkan guru perbatasan sejak proses pengangkatan CPNS mendapat dukungan sejumlah pihak di tanah air.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran CASN, sudah tahukah anda bahwa Wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menetapkan guru perbatasan sejak proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendapat dukungan sejumlah pihak di tanah air.

Khususnya, bagi pemerintah yang memiliki wilayah pedalaman dan perbatasan. Sebab, hal tersebut dapat mengurangi adanya oknum CPNS menjadi proses seleksi CPNS sebagai batu loncatan untuk bertugas di wilayah perkotaan.

Demikian pun Kabupaten Nunukan, upaya Kemenpan RB untuk memeratakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya untuk distribusi guru di daerah pelosok telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Seperti, penerapan syarat khusus yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nunukan, saat ini menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan bagi setiap pelamar untuk penempatan di daerah pedalaman. Seperti di Kecamatan Krayan, Sembakung dan Lumbis pada pelaksanaan tes CPNS 2013 yang mendapatkan kuota 142 orang. Meskipun dari total itu, hanya 103 orang saja yang dinyatakan lulus.

Syarat khusus itu diberikan kepada pelamar formasi guru. Yakni, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) kelahiran Kabupaten Nunukan atau telah berdomilisi di wilayah tersebut di atas satu tahun. Dengan demikian, upaya Pemkab Nunukan mengutamakan warga tempatan akhirnya dapat terwujud. Di mana, putra daerah memiliki kesempatan untuk menjadi CPNS. Selain itu, usaha oknum yang ingin menjadi batu loncatan untuk pindah ke wilayah perkotaan tertutup.

“Waktu itu, banyak anak-anak Nunukan yang lulus. Karena syarat itu memang khusus dibuat untuk warga Nunukan saja. Karena hanya mereka saja yang dapat memenuhinya syarat itu. Tapi, ada juga yang terpaksa kosong karena pelamar yang diharapkan tidak memenuhui passing grade yang ditentukan,” ungkap Kepala BKPSDM Nunukan Drs. Syafarudin kepada media ini.

Dikatakan, syarat seperti itu direncanakan akan dipertahankan pada setiap penerimaan CPNS berikutnya. Sebab, syarat tersebut mampu mendapatkan tenaga guru yang benar-benar bertahan di tempat tugasnya. Sebab, tenaga guru itu memang kelahiran di Kecamatan tersebut. “Mau kemana lagi, memang sudah kampungnya. Jadi, benar-benar pengabdian di kampung halamannya,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan, Ir. Jainuddin Palantara mengatakan, upaya penempatan guru di daerah pedalaman telah menjadi fokus utama Pemkab Nunukan. Salah satu program penempatan Guru Garis Depan (GGD). Di 2016 lalu, program yang mengutamakan daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) ini telah perekrutan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) khusus GGD.

“Ada MoU (Memorandum of Understanding) pernah dilakukan dengan Kemendikbud di Jakarta Mei 2016 lalu soal GGD ini,” ungkap Jainuddin kepada media ini.

Ia menyebutkan, program pengadaan CPNS pada formasi GGD ini hanya 14 orang. Sebab, yang diutamakan bagi guru yang pernah mengikuti program Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar dan Terpencil (SM3T). “CPNS GGD ini diutamakan dulu yang memiliki sertifikat SM3T, karena statusnya belum PNS maka dengan program itu, para guru SM3T akan diangkat menjadi guru PNS,” kata Jainuddin.

Dikatakan, program ini merupakan salah satu solusi untuk penyaluran guru secara merata terutama di daerah terluar atau di wilayah perbatasan. Namun, kata Jainuddin, dirinya sangat berharap jika guru PNS yang mengajar di pedalaman itu merupakan warga asli daerah tersebut. Karena ia sebagai warga Nunukan sendiri dan tentu mengetahui kondisi pendidikan yang ada saat ini terutama di daerah perbatasan.

“Jadi, kami tak lagi khawatir dengan usulan pindah tugas. Karena pengalaman selama ini jika bukan orang tempatan belum genap setahun mengabdi sudah ada yang mengusulkan untuk pindah. Berbagai alasan diungkapkan agar dapat pindah tugas,” pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Radar Tarakan.

Read More

Ada Kemungkinan 500 Formasi Penerimaan CPNS Kaltara Dilaksanakan Tahun Ini

Sahabat pembaca InfoPendaftaran CASN, sudah tahukah anda bahwa setelah resmi disahkan menjadi provinsi ke 34 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Sejauh ini Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara khusus setelah adanya kebijakan moratorium (penundaan) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparutar Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), hanya Provinsi Kaltara dan Papua Barat yang dapat melakukan penerimaan CPNS.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Drs. H. Badrun M.Si mengatakan rekrutmen CPNS di Kaltara masih termasuk satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan formasi untuk rekrutmen CPNS. Sedangkan formasi penerimaan CPNS untuk Papua Barat, karena mereka tidak melaksanakan tahun 2014, kemungkinan dilaksanakan tahun 2017.

Jika tahun 2016 rencana penerimaan CPNS Kaltara sekitar 500 formasi, karena belum dapat dilaksanakan kemungkinan dilaksanakan tahun 2017 dengan jumlah formasi sama.

“Itukan (500 formasi) belum dilaksanakan (2016), jadi tetap itu kemungkinan dilaksanakan tahun 2017, karena tahun kemarin tidak sempat,”urainya.

H. Badrun juga menyampaikan, pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut biasanya pertengahan tahun keatas atau atara bulan Juni bisa Oktober yang jelas sebelum tutup tahun 2017.

“Tahun 2014, penerimaan CPNS Kaltara sekitar bulan September,”jelasnya singkat.

Berkaitan persiapan penerimaan CPNS Kaltara tahun 2017, menurutnya tidak ada yang perlu adanya persiapan khusus. Karena hal tersebut bagian dari pembinaan kepegawaian, dari tahap rekrutmen, seleksi, penempatan pembinaan hingga ke urusan pensiun persiapanya biasa saja.

“Biasa saja saya kira, karena ini pekerjaan siklus pembinaan kepegawaian,”terangnya.

Untuk penerimaan CPNS Kaltara tahun 2017, menurutnya akan dilaksanakan seleksi terbuka secara nasional, karena Kaltara akan bekerjasama dengan Menpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Otomatis kita tidak bisa melokalisir, dengan berpedoman pada pelaksanaan rekrutmen CPNS Kaltara tahun 2014.

“Pedomanya seperti rekrutmen CPNS tahun sebelumnya,”katanya.

Jika berkaitan dengan simulasi sebelum mengikuti seleksi, untuk para peserta yang berdomisili di Kaltara, seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal tersebut menurut H. Badrun, juga akan di programkan dalam penerimaan CPNS Kaltara tahun 2017.

“Itu (simulasi) kita programkan tidak ada masalah, artinya bagaimana ada semacam kegiatan pra atau kegiatan pendahuluan bagi adek-adek kita di Kaltara. Untuk meningkatkan kapasitas, dan lebih familiar dengan CAT (Computer Assisted Test) dan lain sebagainya,”terangnya.

Berkaitan dengan alokasi anggaran pelaksanaan penerimaan CPNS Kaltara 2017 ?. Hal tersebut, menurutnya akan dibahas dalam waktu dekat. “Insya Allah ada anggaranya,”singkatnya, mengakhiri.

Berita ini bersumber dari Pro Kaltara.

Read More

Tes CPNS Provinsi Kaltara Menunggu Rilis Resmi Kemenpan-RB

Sahabat pembaca Info Pendaftaran CASN, sudah tahukah anda bahwa Sejauh saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum merilis informasi resmi terkait rencana tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 500 formasi yang diberikan kepada Provinsi Kaltara.

Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat (BKD) Provinsi Kaltara, Muhammad Ishak mengatakan, saat ini pihaknya juga belum menerima informasi kepastian menyangkut waktu pelaksanaan tes CPNS tersebut. Ia mengaku masih terus memonitor setiap informasi yang dikeluarkan dari Kemenpan-RB.

”Ya kita kan masih sama-sama menunggu tanggal pastinya, tapi belum ada,” ungkapnya.

Selain itu, Ishak sempat menjelaskan sedikit terkait batalnya Menpan-RB, Asman Abnur

ke Kaltara sebagaimana yang diagendakan. Akibatnya informasi dan kepastian waktu penerimaan CPNS tersebut batal juga didapatkan.

“Kalau kemarin bapak Menpan-RB datang, informasinya bisa tanya langsung. Tapi kan kedatangannya gagal,” katanya.

Ishak menampik informasi yang beradar di media sosial terkait tanggal pendaftaran dan tes CPNS Kaltara, jika informasi tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sebab sejauh ini belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

Lanjutnya, pihaknya di BKD Provinsi Kaltara juga akan segera mengeluarkan pengungumuman melalui situs resmi milik Pemprov Kaltara maupun situs resmi dari Kemenpan-RB terkait informasi pendaftaran CPNS tahun  2016 ini.

Menurut informasi yang diperoleh oleh pihak Pemprov Kaltara jika pelaksanaan tes CPNS masih menunggu instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Masih dalam proses instruksi pak presiden, mungkin saja masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Pemprov Kaltara juga sudah menyiapkan berkas persyaratan yang harus disiapkan dalam standar pelaksanaan kegiatan tes CPNS di Kaltara. Beberapa di antaranya perangkat sebagai penunjang semisal laboratorium CAT.

“Kita sudah siapkan semua, unit komputer juga sudah siap, tinggal dilaksanakan,” tuntasnya. 

Berita ini bersumber dari Pro Kaltara.

Read More